BEM Nusantara Buka Jalur Dialog Demi Perppu KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara mengadakan pertemuan pengurus pusat bersama koordinator daerah di Kota Bandung, Minggu (20/10). Dalam pertemuan tersebut, BEM Nusantara masih menaruh perhatian pada isu UU baru KPK yang telah disahkan.

"Ada tiga yang mau kita tempuh mengenai UU KPK. Pertama, mendorong presiden RI untuk mengeluarkan Perppu, kedua kami akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan ketiga berdialog dengan DPR RI melakukan legislatif review," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Minggu (20/10).

Hengky mengatakan, BEM Nusantara mendukung penuh pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Namun, menurut dia, BEM Nusantara juga siap melakukan dialog bersama DPR untuk membahas terkait legislative review serta berdialog bersama Presiden Jokowi guna memberikan pertimbangan untuk segera mengeluarkan Perppu.
Hengky juga menyampaikan, BEM Nusantara bersikap netral pada semua jalur agar Perppu tercapai. Baik itu yang bersifat dialog maupun aksi turun langsung ke jalan.

"Tentunya dengan turun aksi ke jalan menyuarakan ke pemerintah, kita butuh Perppu. Karena sampai saat ini belum ada pintu dialog dari pemerintah kepada kami. Kalau seandainya pemerintah ingin membukakan pintu berdialog, biar kami jawab dengan ilmu apapun itu pertanyaan dari pemerintah dan kami berharap pemerintah juga menjawab dengan ilmu pertanyaan pertanyaan kami itu," ujarnya.

Dia menyebutkan, mahasiswa telah melakukan kajian perihal UU KPK yang baru. Namun kajian tersebut masih dibahas secara internal dan belum bisa dibeberkan saat ini.

"Kami sudah merumuskan setidaknya ada delapan pasal yang bermasalah di UU KPK dan sudah kami siapkan kajiannya," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam rangka uji materi, lanjut Hengky, mahasiswa juga berdiskusi dengan beberapa pakar hukum di Indonesia, yang membantu mereka mempersiapkan bahan-bahan uji materi yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Secepat mungkin kami daftarkan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta, Dinno Ardiansyah menyatakan, aksi turun ke jalan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kembali.

"Memang kawan-kawan mahasiswa di pusat ada aksi dan dari awal kita kawal terus. Tapi yang pasti aksi bukan untuk provokasi, aksi tetap damai dengan tidak keluar dari substansinya," kata Dinno.

(hyg/ain)